Sidang Lanjutan Gubernur Riau Nonaktif! Abdul Wahid Bantah Semua Tuduhan Saksi di Persidangan

PEKANBARU {RW} -  Abdul Wahid menyatakan bahwa jalannya persidangan kasus dugaan OTT di Dinas PUPR Riau mulai menunjukkan titik terang. Hal ...

PEKANBARU {RW} - Abdul Wahid menyatakan bahwa jalannya persidangan kasus dugaan OTT di Dinas PUPR Riau mulai menunjukkan titik terang. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis 16 April 2026.

Wahid menjelaskan, sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum, termasuk terkait pengangkatan Dani M. Nursalam sebagai tenaga ahli serta proses pergeseran anggaran.

“Sudah kita dengar keterangan saksi. Tidak ada pertentangan hukum di sana,” ujarnya kepada awak media.

Ia juga menyoroti kesaksian Purnama yang mengaku tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada DPRD. Wahid bahkan menegaskan dirinya pernah melarang praktik-praktik semacam itu.

“Bahkan saya pernah melarang kegiatan-kegiatan seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru membuat duduk perkara semakin jelas dan menjadi awal yang baik bagi proses pembelaannya.

“Artinya, apa yang didakwakan itu sudah mulai jelas. Insya Allah ini awal yang baik,” tambahnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, turut menegaskan berbagai aspek krusial dalam perkara ini telah terungkap secara terang di persidangan.

Menurut Kemal, proses pergeseran anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang lengkap, mulai dari penyusunan hingga evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Semua dilakukan oleh pihak yang berwenang dan sesuai aturan,” ujarnya.

Terkait pengangkatan Dani M. Nursalam sebagai tenaga ahli, Kemal menyebut tidak ada persoalan hukum. Ia menjelaskan kendala yang terjadi hanya terkait ketiadaan anggaran.

Usulan anggaran sempat diajukan dalam APBD Perubahan berdasarkan rekomendasi Bappeda. Namun, kebijakan lanjutan tidak dapat diambil karena saat itu gubernur tengah menjalani proses hukum.

Selain itu, terbitnya aturan Permendagri mengenai larangan tenaga ahli non-ASN turut menyebabkan status tenaga ahli tersebut gugur secara otomatis.

Dalam persidangan juga terungkap kunjungan ke Inggris dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah kondisi keuangan Riau yang mengalami defisit.

Program tersebut berkaitan dengan skema perdagangan karbon (carbon trade) yang dinilai memiliki potensi besar. Beberapa daerah seperti Kalimantan Timur dan Jambi disebut telah memperoleh manfaat signifikan dari program tersebut.

Kemal menegaskan kunjungan luar negeri itu tidak menggunakan anggaran daerah, melainkan dibiayai oleh UNEF.

“Program ini tetap berjalan meskipun gubernur sedang menjalani proses hukum,” jelasnya.

Terkait dugaan aliran dana, termasuk isu uang Rp20 juta untuk pansus, pihak kuasa hukum menegaskan tidak ada keterlibatan Abdul Wahid.

Dalam persidangan, Wahid disebut telah membantah seluruh tuduhan, termasuk tidak pernah memerintahkan, menerima, maupun menikmati aliran dana tersebut dalam bentuk apa pun.

Baik Abdul Wahid maupun tim kuasa hukumnya mengajak publik untuk terus mengawal jalannya persidangan hingga tuntas.

“Kita kawal terus sidang ini,” tutur Kemal.(red)

Sumber: rri.co.id