Hak Jawab dan Sanggahan Tegas: Kepala UPT SDN 017 Kualu Luruskan Berita Miring dan Buktikan Prestasi Nyata

Kampar {RiauWicara.com} — Kepala UPT SDN 017 Kualu akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas serta sanggahan telak atas pemberitaan miring yang menyudutkan kepemimpinannya baru-baru ini. Merasa dirugikan karena tidak pernah dikonfirmasi atau dimintai hak jawab sebelum berita diterbitkan, sang kepala sekolah membeberkan fakta transparan berdasarkan data dan realitas di lapangan.

Berikut adalah poin-poin sanggahan resmi yang disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat dan menyesatkan:

1. Isu Kepala Sekolah "Jarang Ngantor"

Tuduhan bahwa kepala sekolah jarang berada di tempat terbantahkan sepenuhnya. Saat ini, sang kepala sekolah juga diamanahkan mengemban tugas sebagai Pjs. Kepala Desa Tarai Bangun. Meskipun merangkap jabatan, tupoksi sebagai pendidik dan kepala sekolah tetap dijalankan secara disiplin tanpa kompromi.

Fakta: Setiap pagi, beliau tetap hadir di sekolah, melakukan presensi, dan memantau kegiatan belajar mengajar hingga pukul 10.00 WIB sebelum melanjutkan tugas ke kantor desa. Jika ada keperluan mendesak di luar sekolah, komunikasi dan pemantauan kondisi sekolah terus dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh proses pembelajaran berjalan aman dan kondusif.

2. Isu Nepotisme dan Guru Kelas 2 "Sering Absen"

Kabar miring mengenai guru kelas 2 yang disebut sering absen adalah informasi yang keliru besar.

Fakta: Kelas 2 justru diajar oleh dua orang guru yang berbagi jam mengajar (menambah jam 2 kali dalam seminggu). Kendala administratif terjadi karena guru tersebut merupakan guru di UPT SDN 017 Kualu namun SK-nya berada di UPT SDN 032 Kualu. Saat ini, perpindahan data di Aplikasi Dapodik masih terkunci dan belum bisa ditarik ke sekolah asal. jadi tarik data pada aplikasi dapodik dari sekolah asal ke sekolah tujuan Tidak dapat dilakukan.

3. Isu Dana PIP "Mandek Selama 2 Tahun"

Informasi yang menyebutkan dana PIP mandek terbantahkan dengan data riil penyaluran bantuan kepada siswa.

Fakta: Pada tahun 2024, sebanyak 8 siswa menerima PIP, dan pada tahun 2025 sebanyak 3 siswa. Pihak sekolah telah berupaya maksimal mengajukan seluruh siswa yang dinilai layak melalui sistem online Dapodik. Perlu dipahami bahwa sistem penentuan penerima bersifat terpusat (online pull data dari pusat), sehingga sekolah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi algoritma seleksi nasional tersebut.

4. Isu Gaji Guru Honorer Nunggak 7 Bulan

Terkait gaji guru honorer komite yang disebut menunggak hingga 7 bulan, hal ini dijelaskan berdasarkan skala prioritas keuangan sekolah.

Fakta: Guru honorer komite yang bersangkutan telah menerima tunjangan sertifikasi, sehingga tidak lagi dialokasikan honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengingat jumlah dana BOS yang diterima sangat terbatas dengan jumlah total siswa hanya 64 orang, alokasi anggaran harus disesuaikan secara rasional.

5. Ketiadaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Mengenai ketiadaan ATK, pihak sekolah bersama dewan guru telah mengambil keputusan musyawarah yang bijak.

Fakta: Dana yang ada disepakati bersama untuk dialokasikan secara fleksibel ke pos pengeluaran pendukung lainnya, seperti konsumsi guru dan tenaga kependidikan (tendik) serta biaya operasional operasional darurat, karena kucuran dana BOS tidak mencukupi untuk menutupi seluruh pos pengeluaran sekolah secara bersamaan.

6. Isu Buku Pembelajaran Dibebankan ke Orang Tua

Tudingan bahwa buku pembelajaran dibebankan kepada orang tua murid dinyatakan sepenuhnya tidak benar.

Fakta: Seluruh buku pengadaan yang ada dibeli menggunakan anggaran yang sah, dan proses pengambilannya pun diwakili oleh Saudara Adri selaku guru di Kantor Desa Kualu dan UPT SDN 008 Kualu.

7. Isu "Pungli" Terhadap Guru-Guru

Isu pungutan liar (pungli) diluruskan secara tegas sebagai bentuk gotong royong dan inisiatif internal murni dari para guru.

Fakta: Sekolah saat ini tidak memiliki operator internal yang memadai untuk mengatasi kompleksitas data online sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah meminta bantuan tenaga operator dari sekolah lain. Inisiatif untuk memberikan uang lelah murni datang dari para guru sendiri sebagai bentuk apresiasi atas bantuan penginputan data validasi Dapodik, pengajuan NUPTK, dan pemberkasan sertifikasi yang sangat membantu karier para guru.

Kepala sekolah menyampaikan kekecewaan mendalam atas terbitnya berita tersebut. Selama hampir 20 tahun, sekolah ini praktis tidak pernah tersentuh bantuan apa pun. Namun, di bawah kepemimpinannya saat ini, perubahan drastis berhasil diwujudkan:

~ Sekolah mendapatkan renovasi bangunan (rehab).

~ Memperoleh bantuan mobiler yang layak.

~ Status hukum tanah sekolah kini telah mengantongi dokumen resmi SKGR, yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki kejelasan dokumen.

~ Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan lancar, tertib, dan kondusif.

Yang paling disayangkan oleh pihak kepala sekolah adalah diabaikannya prinsip dasar jurnalistik (Cover Both Sides). Tidak ada satu pun upaya konfirmasi atau permintaan hak jawab yang dilakukan oleh wartawan yang bersangkutan sebelum berita dipublikasikan. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, kepala sekolah menyatakan siap untuk dipertemukan secara terbuka dan siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerjanya demi kemajuan dunia pendidikan di UPT SDN 017 Kualu.(red}

Editor: redaksi

Galeri Foto