RIAUWICARA.COM|PEKANBARU - Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi...
RIAUWICARA.COM|PEKANBARU - Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pengelolaan dokumen informasi hukum berbasis teknologi informasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau menggelar pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Riau.
Wakil Rektor III UIN Suska RIau Prof Edi Erwan, menyatakan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan Kemenkumham sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengelola dan menyebarkan informasi hukum secara efektif.
“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi hukum di wilayah Riau, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemudia ia juga menjelaskan bahwa, dalam pertemuan ini, dibahas beberapa aplikasi penting yang akan digunakan dalam pengelolaan informasi hukum, yaitu: Aplikasi Standar ILDIS: Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan akses dokumen hukum dengan standar yang telah ditetapkan.
Kemudian, Aplikasi Integrasi JDIHN: Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai dokumen hukum ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, mempermudah akses dan penyebaran informasi hukum di seluruh Indonesia. Aplikasi e-Reporting JDIHN: Sistem pelaporan elektronik yang mempermudah proses pelaporan dan monitoring dokumen hukum yang ada dalam jaringan.
Dalam pertemuan tersebut UIN Suska Riau bersama Kemenkumham Riau sepakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat krusial dalam mendukung pengelolaan dokumen hukum yang lebih efisien dan terintegrasi.
"Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama antara UIN Suska Riau dan Kemenkumham Riau. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang dapat segera diambil untuk mendukung pengelolaan dokumen hukum berbasis teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi,"tutup Wakil Rektor.
.jpeg)
COMMENTS