RIAUWICARA.COM|PEKANBARU - Pejabat ASN datangi Kejati Riau untuk diskusi saja, sebut Bambang Heripurwanto SH MH, Selasa (26/3). Aparatur Sip...
RIAUWICARA.COM|PEKANBARU - Pejabat ASN datangi Kejati Riau untuk diskusi saja, sebut Bambang Heripurwanto SH MH, Selasa (26/3).
Aparatur Sipil Negara (ASN), Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Mamun Murod ke Kejati Riau pada Senin (25/03/2024).
Tak sendiri, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Balai Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove sedangkan Lilis selaku Bendahara Pengeluaran.
Sebelumnya, informasi Mamun Murod telah dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (PETIR) ke Kejati Riau, pada Kamis (15/2) lalu telah menyita perhatian publik.
Dalam laporannya, PETIR menduga ada indikasi korupsi pada kegiatan rehabilitasi mangrove yang berlokasi di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam tiga tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 dengan total anggaran Sebesar Rp1,2 triliun.
“Ya, benar sudah kita lapor. Mungkin masih pada tahap telaah, kata Jackson Sihombing Ketua DPP PETIR, Selasa (26/3).
Namun, pihak Kejaksaan Tinggi Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) justru mengatakan kedatangan Mamun Murod sekedar diskusi hukum.
“Hanya diskusi masalah hukum. Info dari pejabat publiknya (Mamun Murod) diskusi masalah hukum,” imbuhnya seolah menggambar mereka sebagai konsultan hukum atau bisa dikatakan cari win-win solusi untuk Mamun Murod, Selasa (26/3) malam.
Berbeda dengan Hilman, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Riau mengatakan pemanggilan Mamun Murod adalah tindak lanjut atas laporan PETIR. Hilman mengatakan “bukan mas, tidak ada kaitannya sama sekali.”
Menggelitik, ketika awak media melakukan konfirmasi kepada Imran Yusuf selaku Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau justru mengatakan dirinya tak tau.
“Saya gak dapat infonya,” sebut Imran.
Informasi tambahan, Provinsi Riau menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebesar Rp17.965.000.000 untuk tahun 2024.
DIPA tersebut diserahkan Kepala BRGM RI, Hartono, kepada Kepala DLHK Riau Mamun Murod saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (7/12/2023).
PULAU TERANCAM PUNAH
Potret adanya pulau terluar yang terancam hilang akibat abrasi marak terjadi di kepulauan Bengkalis. Salah satunya adalah Peristiwa yang terjadi di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
Sementara berdasarkan Kepres Nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau – pulau kecil terluar. Saat ini pulau kecil dimaksud tengah mengalami proses abrasi menuju kemusnahan akibat deburan ombak Selat Malaka, pulau-pulau tersebut merupakan perbatasan Indonesia-Malaysia.***
.jpeg)
COMMENTS