Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Negara, Bareskrim Konfirmasi Markas Pemantauan Berada di Lingkungan Polri

JAKARTA, RiauWicara.com — Pengusutan kasus penyadapan ilegal berskala besar yang menyasar Presiden hingga jajaran pejabat tinggi negara memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa markas operasional pemantauan tanpa izin tersebut berlokasi langsung di dalam lingkungan institusi kepolisian.

Pengungkapan lokasi fasilitas tersebut disampaikan langsung oleh penyidik seiring dengan penetapan tersangka baru dalam perkara ini, yakni mantan Kabag Monitoring Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, membenarkan keberadaan fasilitas pemantauan terlarang tersebut.

"Di lingkungan Polri," tegas Suhermanto, Kamis (05/11/2026) malam.

Selain mengonfirmasi keberadaan markas pemantauan, penyidik memastikan proses hukum telah menyentuh internal Korps Bhayangkara. Sejumlah saksi dari unsur kepolisian serta ahli eksternal telah diperiksa untuk membongkar perkara ini secara transparan.

"Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli," lanjut Suhermanto.

Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka yang seluruhnya merupakan perwira tinggi kepolisian.Tiga di antaranya resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Sementara itu, satu tersangka lainnya belum ditahan karena kondisi kesehatan.

Berikut daftar empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal:

1. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri).

2. Irjen Pol Ahrie Sonta (Kepala Divisi Hukum Polri).

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri).

4. Irjen Pol Slamet Uliandi (Eks Kepala Divisi TIK Polri / Eks Kabag Monitoring Bareskrim Polri).

Tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi belum menjalani penahanan fisik di rutan lantaran masih dalam perawatan medis akibat serangan stroke.

Kasus penyadapan ilegal ini berakar dari tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap peladen (server) Lawful Interception Management System (LIMS).

Para tersangka diduga secara melawan hukum memasukkan nomor-nomor ponsel sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa melalui mekanisme verifikasi resmi maupun dasar penegakan hukum yang sah. Pihak-pihak yang menjadi korban penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, politisi, wartawan media massa, hingga aktivis LSM.

Praktik terlarang ini mulai terendus usai terdeteksinya upaya penghilangan barang bukti di internal sistem. Para tersangka diketahui memerintahkan penghapusan berkas (file) hasil sadapan dari komputer LIMS pada Oktober 2026—tepat setelah Listyo Sigit Prabowo dimutasi menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Oktober 2026.

Laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana ini masuk ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan lanjutan, tim Bareskrim berhasil menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa:

• 11 unit telepon genggam (smartphone).

• 1 unit tablet iPad.

• 4 unit pemutar memori (flashdisk) berisi data Rahasia.

Atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan peretasan sistem informasi negara tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dari UU KUHP Baru serta UU ITE:

~ Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Ancaman hukuman, Maksimal 10 tahun penjara.

~ Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik.

Ancaman hukuman, Maksimal 6 tahun penjara.

~ Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 / UU ITE

Terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik.

Ancaman hukuman, Maksimal 8 tahun penjara.

Editor: Miftahul Syamsir