Diduga Gudang Penampungan Inti Sawit Ilegal Beroperasi di Pasir Putih, Muatan dari Lubuk Dalam Disebut Singgah Sebelum ke PTPN IV Tandun

Kampar {RiauWicara.com} - Sebuah gudang penampungan yang diduga menjadi lokasi aktivitas penampungan dan perdagangan inti sawit (kernel) ilegal disebut beroperasi di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Informasi tersebut diperoleh media dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber menyebut gudang tersebut diduga menampung inti sawit dan cangkang sawit yang berasal dari sejumlah pengiriman.

Menurut sumber, salah satu muatan inti sawit berasal dari pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Lubuk Dalam. Muatan tersebut diangkut menggunakan armada milik kontraktor dan dijadwalkan dikirim ke PTPN IV Tandun di Kabupaten Kampar.

Namun, sebelum tiba di lokasi tujuan, kendaraan pengangkut diduga terlebih dahulu singgah di sebuah gudang penampungan di kawasan Pasir Putih.

Di lokasi itu, diduga terjadi pembongkaran sebagian muatan inti sawit yang kemudian diperjualbelikan. Untuk menutupi selisih tonase, sebagian muatan disebut diganti menggunakan cangkang sawit.

"Diduga sebagian inti sawit dibongkar di gudang tersebut, kemudian untuk menyesuaikan tonase, muatan diganti dengan cangkang sawit," ujar sumber kepada media ini.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran ke lokasi yang dimaksud. Saat berada di lapangan, terlihat satu unit truk yang diduga bermuatan inti sawit sedang terparkir di area gudang tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, legalitas operasional gudang maupun aktivitas penampungan yang berlangsung di lokasi tersebut belum dapat dipastikan.

Media ini juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Adam yang disebut-sebut sebagai pihak pengelola gudang. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapat tanggapan.

Pihak PTPN IV Tandun Sebut Vendor Bisa Dikenakan Sanksi

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan pengurangan muatan dalam perjalanan, seorang petugas keamanan BKO di lingkungan PTPN IV Tandun menjelaskan bahwa kasus serupa disebut pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian antara muatan yang dikirim dan yang diterima, maka pihak vendor pengangkut dapat dikenakan sanksi atau denda.

"Sudah banyak kejadian kayak gini, Mas. Jadi biasanya kalau gitu vendornya yang kena denda. Pernah vendor kemarin kena Rp30 juta juga karena tidak sesuai di PKS sana. Mengirimkan, ternyata diambil di jalan kan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam sejumlah kasus sebelumnya terdapat oknum sopir yang memilih melarikan diri karena takut dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan vendor. Namun dalam kasus yang saat ini menjadi perhatian, sopir yang membawa muatan tersebut disebut tidak melarikan diri.

Menurut keterangannya, persoalan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada PKS asal sebagai pihak pengirim untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Proses Pemeriksaan Disebut Menjadi Kewenangan PKS Pengirim

Petugas tersebut juga menjelaskan bahwa pihak penerima tidak memiliki kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran yang terjadi selama perjalanan pengiriman.

Menurutnya, segala bentuk pemeriksaan, pengumpulan bukti maupun permintaan keterangan saksi harus dilakukan oleh pihak PKS asal yang mengirimkan muatan.

"Untuk diproses pun tidak bisa di sini, karena kami hanya penerima. Yang berhak memproses itu PKS yang di sana. Kalau di sini hanya penerima. Saksi-saksi juga harus dari sana," jelasnya.

Dari percakapan tersebut diketahui bahwa muatan yang dipersoalkan berasal dari PKS Lubuk Dalam. Saat ini pihak-pihak terkait disebut sedang mengumpulkan bukti, termasuk dokumentasi dan rekaman video yang diperoleh di lapangan.

Bukti tersebut rencananya akan disampaikan kepada manajemen PKS asal, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap vendor maupun pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak vendor pengangkut, sopir yang bersangkutan, pengelola gudang yang disebut didalam informasi.(Tim)

Editor: Miftahul Syamsir