Sorot Industri Perfilman Tanah Air, Hendry Munief: Industri Perfilman Nasional Belum Menemukan Jati Diri

Pekanbaru {RW} - Indonesia memiliki segalanya, baik di hulu berupa materi dan tema perfilman maupun di hilir berupa pasar film yang menjanji...

Pekanbaru {RW} - Indonesia memiliki segalanya, baik di hulu berupa materi dan tema perfilman maupun di hilir berupa pasar film yang menjanjikan, tetapi Industri film nasional masih jalan di tempat.

Namun, menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya. Hal itu disampaikan Hendry Munief saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dengan asosiasi/perusahaan perfilman pada Senin (6/4/2026).

“Saat ini industri perfilman kita belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman kita belum kuat seperti negara lain,” terang Hendry Munief.

Dia menegaskan, idealnya pemerintah turut hadir untuk memberikan arah industri film nasional. Film merupakan salah satu media efektif untuk menyampaikan pesan kepada dunia tentang Indonesia.

“Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, industri film akan memperjelas posisi Indonesia di mata dunia,” terang Hendry Munief.

Ia mengakui, mengkolaborasikan sektor komersial dan tujuan berbangsa bukan hal mudah. Namun, menurutnya, terdapat peluang karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai kebangsaan.

Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersial pemasaran film yang belum memberikan prioritas kepada film daerah.

“Pengelola bioskop di tanah air saat ini belum memprioritaskan penayangan film daerah. Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspos, baik di dalam negeri maupun dilirik oleh bioskop luar negeri,” terang Hendry Munief usai RDP.

Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal, menurut Hendry Munief, banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.

“Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat,” terang Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.

Pemerintah didorong untuk mengembangkan film berbasis budaya dan edukasi. Produksi film juga perlu diawasi agar tidak melenceng dari nilai-nilai positif dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Editor: Miftahul Syamsir