Hendry Munief: Optimalisasi UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Lokal sebagai Kunci Mengatasi Tekanan Fiskal Daerah

Jakarta|RiauWicara.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, MBA, mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk tidak terus-menerus berga...

Jakarta|RiauWicara.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, MBA, mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin menyusut.

Ia menegaskan bahwa seiring dengan meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda serius mengoptimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), serta pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif. Perkembangan ketiga sektor tersebut diperkirakan dapat secara signifikan mendorong peningkatan pendapatan dan mobilitas fiskal daerah.

Menurut Hendry, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang sangat berat. Selain ruang fiskal yang semakin terbatas, berbagai kewajiban belanja rutin dan program prioritas semakin memberatkan APBD.

“Jika pola pembangunan masih terus-menerus bergantung pada pendanaan pemerintah semata, ruang gerak daerah akan semakin sempit. APBD kita kian menipis, sementara beban yang harus ditanggung semakin membengkak. Oleh karena itu, kita harus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal. Jika seluruh sektor masih menanti anggaran negara, maka pembangunan daerah akan stagnan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/25).

Ia juga menggarisbawahi bahwa pengalaman di lapangan membuktikan bahwa sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah. Ketiga sektor tersebut dapat berkembang secara mandiri jika didukung oleh ekosistem yang kondusif serta kolaborasi sinergis dengan pihak swasta.

“UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata sudah terbukti dapat beroperasi tanpa mengandalkan APBD. Peran pemerintah semestinya lebih difokuskan sebagai fasilitator, memastikan regulasi yang sederhana, perizinan yang mudah, serta menghapus segala hambatan bagi pelaku usaha dan swasta,” tegasnya.

Hendry menyimpulkan bahwa kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan melalui suntikan anggaran. Cukup dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, kreativitas, dan investor swasta, pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Editor: Miftahul Syamsir