RiauWicara.com|Pekanbaru – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Fuad Santoso, mengecam keras Pemerintah Pusat atas alokasi Pa...
RiauWicara.com|Pekanbaru – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Fuad Santoso, mengecam keras Pemerintah Pusat atas alokasi Participating Interest (PI) Blok Rokan yang dinilai sangat tidak proporsional dan merugikan masyarakat Riau. Kritik pedas juga ditujukan kepada anggota DPRD Riau yang dinilai kurang responsif terhadap masalah ini.
"Satu dolar? Ini bukan PI, ini penghinaan! Riau ini lumbung minyak nasional, tapi diperlakukan seperti anak tiri. Pemerintah pusat jangan cuma bisa mengeruk kekayaan Riau, tapi abai pada kesejahteraan masyarakatnya," ujar Fuad Santoso dengan nada tinggi.
Fuad menambahkan, "Anggota DPRD Riau jangan cuma nganga-nganga saja! PI satu dolar per bulan itu tamparan keras bagi kita semua. Mana suara wakil rakyat yang katanya memperjuangkan kepentingan daerah?"
Menurut Fuad, alokasi PI yang hanya simbolis tersebut mencerminkan ketidakadilan fiskal yang sistematis dan berkelanjutan. Ia menilai, Riau seharusnya mendapatkan porsi yang lebih signifikan, mengingat kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara dari sektor migas.
"Kami tidak butuh janji manis, kami butuh keadilan! KNPI Riau mendesak SKK Migas untuk merevisi alokasi PI Blok Rokan menjadi minimal 35% untuk Pemerintah Provinsi Riau. Ini bukan permintaan berlebihan, ini tuntutan hak!," tegasnya.
Fuad Santoso juga menyerukan kepada seluruh pemuda dan elemen masyarakat Riau untuk bersatu padu menuntut keadilan fiskal dari Pemerintah Pusat. Ia berjanji akan menggalang aksi massa dan lobi politik untuk memperjuangkan hak-hak Riau.
"Jangan biarkan Riau terus dieksploitasi tanpa timbal balik yang sepadan. Saatnya kita tunjukkan bahwa Riau tidak bisa dipermainkan! Kita akan lawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan," pungkas Fuad Santoso dengan semangat membara.
Tuntutan KNPI Riau:
- Mendesak SKK Migas merevisi alokasi PI Blok Rokan menjadi minimal 35% untuk Pemerintah Provinsi Riau.
- Menuntut anggota DPRD Riau untuk lebih aktif dan responsif dalam memperjuangkan hak-hak daerah terkait pengelolaan migas.
- Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana migas di Riau.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat Riau bersatu menuntut keadilan fiskal dari Pemerintah Pusat.

COMMENTS